Leads Indonesia

Articles

INDONESIA EMAS 2045, DAPATKAH DIJEMBATANI RUU DAERAH KEPULAUAN?

https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/437401-ruu-daerah-kepulauan-harus
-beri-peran-daerah-kembangkan-sumberdaya-laut

Indonesia Emas 2045 adalah harapan besar Indonesia yang telah dimimpikan sejak lama dan mulai dikembangkan pada tahun 2015. Harapan tersebut  merupakan visi pemerintah dan masyarakat untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.

Karena pada tahun 2030, Indonesia telah diproyeksikan mendapatkan bonus demografi yaitu sebuah fenomena ledakan penduduk usia produktif yaitu antara 15-64 tahun yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia dimulai pada tahun 2020 hingga puncaknya pada tahun 2030.

https://today.line.me/id/v2/article/L9Vp5z

Setelah kita membahas kesuksesan Indoensia Emas 2045 yang dipengaruhi oleh hasil dari pemanfaatan bonus demografi pada tahun 2030. Maka mari kita bahas salah satu hal fundamental paling dasar untuk membangun muda/i usia produktif pada masa bonus demografi yang hidup dengan kesejahteraan dari pemanfaatan sumber daya alam yang telah tuhan berikan untuk Indoensia secara optimal dan tepat guna.

Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di Dunia dengan potensi maritim yang sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat pesisir dan daerah kepulauan. Namun fakta di lapangan bahwa ternyata masyarakat daerah kepulauan dan pesisir di Indonesia jauh lebih tertinggal di banding dengan masyarakat di daratan pulau Jawa. Selain itu, masih sangat banyak ditemukan masyarakat daerah pesisir dan kepulauan berstatus sebagai keluarga dengan ekonomi rendah.

Jika kita melihat mengapa kurangnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghidupi masyarakatnya sendiri. Hingga mereka memutuskan untuk merantau ke daerah perkotaan. Padahal kekayaan sumber daya alam (SDA) Daerah pesisir dan kepulauan sangatlah jauh lebih besar ketimbang daerah perkotaan.

Secara hukum, penetapan Indonesia sebagai Negara kepulauan sekaligus Negara maritim tertuang pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang disebut Prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State Principle). Indonesia ditetapkan dalam dua pasal UNCLOS 1982, yaitu Pasal 46 dan Pasal 47 ayat 1. Namun, jauh sebelum adanya UNCLOS, Indonesia telah memperjuangkan hak kedaulatannya di perairan Kesatuan Indonesia melalui Deklarasi Djuanda.

Dengan diresmikannya Deklarasi Djuanda dalam UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia,  maka secara otomatis wilayah kedaulatan Republik Indonesi menjadi 2,5 kali lipat lebih luas dengan total 5.193.250 km² belum termasuk untuk wilayah Irian Jaya yang saat itu belum diakui secara Internasional. Didasarkan perhitungan 196 garis batas lurus atau straight baselines dari titik pulau terluar, terciptalah garis batas maya yang mengelilingi Indonesia sepanjang 8.069,8 mil laut.

Ada banyak potensi yang dapat dikembangakan dalam wilayah kemaritiman Indoensia. Luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta km2 dan merupakan tiga per empat dari total wilayah negara. Selain itu, terdapat lebih dari 17 ribu pulau yang dikelilingi garis pantai terpanjang kedua di Dunia setelah Kanada sepanjang 95,2 ribu km.

Terlebih lagi, menurut pakar ekonomi maritim, Rokhmin Dahuri, potensi total ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia mencapai 800 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 7.200 triliun per tahun. Sedangkan kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar empat puluh juta orang. Kini, Indonesia harus mereorientasikan pembangunan nasional dari yang berbasis darat ke laut.

Kuncinya ada pada optimalisasi pemanfaatan potensi laut dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara. Melalui hal tersebut, diharapkan tercipta strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kemampuan Indonesia dalam mendayagunakan potensi ekonomi kelautan secara produktif, masalah pengangguran dan kemiskinan secara otomatis akan terpecahkan.

Sebab tertuang dalam RUU Daerah Kepulauan dan Pesisir pasal 11:1 bahwa Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi Kepulauan berada diantara 4 (empat) mil sampai dengan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan ke arah laut lepas. Dengan begitu, apabila nantinya RUU ini dapat disahkan menjadi UU, maka pemerintah daerah dengan mudah menggarap daerahnya sendiri dengan rancangan pengelolaan seperti yang sudah diharapkan oleh masyarakatnya berdasarkan pada kebutuhan mereka sendiri.

“Indonesia bukan negara miskin, Indonesia adalah Negara yang kaya, namun miskin pengelolaan”. Seperti itulah kata Pandji Pragiwaksono pada salah satu kesempatannya. Kita dapat melihat bahwa masih kurangnya pengelolaan pemerintah Indonesia pada kekayaan alam negaranya sendiri. Harapannya dengan disahkannya RUU ini, maka daerah kepulauan dan pesisir dapat berdaulat dan memiliki masyarakat yang makmur. Sehingga pada tahun 2030 masyarakat daerah juga sudah siap mengahdapi bonus demografi yang akan datang di negeri ini, dan mempersembahkan Indonesia Emas yang berdaulat pada tahun 2045.

Editor : Nunung Asmawati

Website : Doan Carlos Embara

Penulis : Destya Ramadhan (Penulis merupakan juara 2 Leads Article Competition)

Sumber Referensi :

dpr.go.id/dokakd/dokumen

paska-kemendikbud.go.id/GenerasiEmas2045

jurnalmaritim.com/bulandesemberdeklarasijuandadanunclos

info.populix.co/bonusdemografiadalah

Fully Funded